Kepala BKKBN bersama Bupati Lombok Timur HM. Sukiman Azmy saat melounching aplikasi buat administrasi kependudukan secara online (BAKSO) dan program kelas keluarga risiko stunting (Keris) di BPVP Lenek Rabu (9/8)

LOMBOK TIMUR- Berbagai inovasi dilakukan Pemerintah daerah kabupaten Lombok Timur untuk percepatan penurunan stunting. Dua diantaranya adalah adanya aplikasi buat administrasi kependudukan secara online (BAKSO) dan program kelas keluarga risiko stunting (Keris). Keduanya diluncurkan secara resmi pada Rabu (9/8) di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lombok Timur. 



Kepala BKKBN Hasto Wardoyo yang tengah melakukan kunjungan kerja di Lombok Timur, bersama Bupati H.M. Sukiman Azmy dan Sekda Muhammad Juaini Taofik didampingi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) meluncurkan program tersebut. Peluncuran disaksikan Forkopimda, Camat dan Kepala Desa se-Lombok Timur, tim pendamping keluarga, petugas lapangan keluarga berencana, duta Genre Lombok Timur, serta sejumlah mitra kerja pemerintah.Usai peluncuran dilakukan penandatanganan MoU kolaborasi program percepatan penurunan stunting antara DP3AKB dan Dukcapil.



Sekda Lombok Timur HM. Juaini Taofik  dalam laporannya menyampaikan program tersebut merupakan bagian dari intervensi sensitif maupun spesifik penanganan stunting di daerah ini. Keris sudah dimulai di Posyandu yang ada  di dusun. Sekda juga menyampaikan pentingnya manajemen data stunting yang tidak hanya by name by address melainkan ditambah pula dengan nomer identitas kependudukan (NIK). 


" Kedua program ini kita  harapkan dapat dipromosikan atau disosialisasikan oleh seluruh lapisan masyarakat seperti Duta Genre, termasuk mitra kerja pemerintah yang berasal dari lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi lainnya " tutup Juiani Taofik.


Sementara itu, Bupati  Lombok Timur HM. Sukiman Azmy dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak atas kerja bersama sehingga Lombok Timur berhasil menurunkan kasus stunting. Hal ini merupakan sebagai perwujudan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 



Kepala BKKBN Hasto Wardoyo pada giliran menyampaikan sambutan mengapresiasi inovasi yang  dilakukan Lombok Timur melalui BAKSO dan Keris yang disebutnya sebagai bagian dari pilar strategi nasional percepatan penurunan stunting. Ia pada kesempatan tersebut juga menguatkan informasi pentingnya peran keluarga dalam upaya meningkatkan kualitas SDM demi kemajuan bangsa.


Dalam kunjungan BKKBN ke Lombok Timur, Bupati HM. Sukiman Azmy menerima anugerah manggala karya kencana (MKK).  MKK sendiri  merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan Pemerintah Pusat melalui Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kepada sosok yang dinilai mempunyai dedikasi tinggi terhadap program pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan Pembangunan Keluarga. Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepala BKKBN Hasto Wardoyo.  Bupati Sukiman dinilai memiliki komitmen dalam penurunan kasus stunting atau gagal tumbuh di Lombok Timur. 


" Keberhasilan Lombok Timur menurunkan kasus stunting dalam lima tahun terakhir " terang Sukiman.


Berdasarkan data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) tahun 2018 kasus stunting mencapai 26,45 dan terus turun hingga 16,9 pada 2022. Pemda Lombok Timur seperti halnya Pemprov NTB merujuk data e-PPGBM dibanding survei status gizi Indonesia (SSGI) karena sudah by name by address. 


"'Dengan tren yang terus mengalami penurunan, ungkap Bupati, Ia optimis tahun 2024 mendatang stunting di Lombok Timur dapat mencapai 14 persen  sesuai target nasional " beber Sukiman.


Karena itu pula ia meminta arahan kepala BKKBN untuk lebih memantapkan upaya Pemda dalam penurunan stunting.


Menjawab hal tersebut,  Kepala BKKBN Hasto Wardoyo di hadapan tim percepatan penurunan stunting Lombok Timur, memaparkan sejumlah hal yang perlu ditekankan termasuk mencermati blok sensus pada SSGI yang akan dilaksanakan tahun ini. Ia menyadari  pemilihan blok yang kurang tepat dapat menyebabkan data yang kurang diperoleh kurang akurat. Karena itu ia mengingatkan perlunya mengkritisi blok sensus. 


" Begitu pun halnya dengan  pendampingan saat sensus supaya mempersiapkan petugas yang melakukan pengukuran dan aspek-aspek lainnya " terang dia.


Selain itu Hasto Wardoyo juga menekankan perlunya memperhatikan  atau mengawal ibu hamil yang memiliki risiko melahirkan anak stunting. Ia menguraikan sejumlah risiko mulai dari ibu hamil KEK dan anemia serta risiko lainnya. Tidak lupa pula diingatkannya untuk meningkatkan pelaporan mandiri calon pengantin melalui aplikasi Catin Elsimil yang masih rendah. 


"'Aplikasi ini merupakan salah satu upaya intervensi percepatan penurunan stunting dengan memastikan setiap calon pengantin berada dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil. 

Tidak kalah penting pula perhatian dan pelibatan tim pendamping keluarga" tandasnya.(glk)