LOMBOK TIMUR - Kepala Dinas  Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur Izzuddin  menyarankan  agar Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur prestasi  dihapus. Hal tersebut disampaikan Izzuddin karena melihat adanya sejumlah masalah terutama terkait kesenjangan dalam penerimaan siswa baru    antara sekolah yang berstatus unggulan dengan sekolah biasa.


"  Kalau menurut saya penerimaan PPDB melalui jalur prestasi ini perlu untuk dihapus. Makanya nanti kalau ada rakor kita akan minta supaya PPDB melalui jalur prestasi inis sebaiknya ditinjau dan dievaluasi kembali " kata Kadis Dikbud Lombok Timur Izzuddin.


Izzuddin 

Apa yang disampaikan ini terang dia tak lain supaya terjadi pemerataan  mutu pendidikan.  Terlebih lagi pemerataan mutu pendidikan salah satu faktor utama yang harus diperhatikan adalah  sumber  siswa itu sendiri. Namun dengan adanya PPD  jalur  prestasi ini  maka secara otomatis masyarakat akan lebih banyak memasukkan anaknya mengenyam pendidikan di sekolah yang dianggap bermutu.  Hal tersebut bisa dilihat  ketika mulai dibukanya PPDB di setiap ajaran tahun baru. Dimana para calon siswa akan berbondong - bondong mendaftar ke sekolah unggulan melalui jalur prestasi ini.


" Hal itu  tentunya tidak bisa kita hindarkan, soalnya di otak masyarakat kita terutama di calon para peserta didik tentunya lebih akan memilik untuk bisa sekolah di sekolah unggulan " ujar Izzuddin.


Kondisi ini terang Izzuddin akan  menyebabkan para peserta didik baru akan menumpuk masuk ke sekolah unggulan.  Meskipun ada sekolah yang  berada terdekat di tempatnya tinggal,  tapi secara otomatis anak tersebut tetap akan mengejar untuk bisa masuk ke sekolah unggulan.



"  Dengan adanya aturan ini maka penyebaran anak- anak  SD yang memiliki potensi besar untuk penyebaran mutu pendidikan di sekolah yang terdekat akan  tidak bisa terwujud. Soalnya anak- anak itu akan lebih memiliki untuk mencari sekolah yang lain " ungkapnya.


 Apa yang menjadi harapannya itu diupayakan akan mereka sampaikan ketika menggelar rakor  dengan pemangku kebijakan " Sebaiknya jalur prestasi ini di hapus saja. Kalau untuk jalur zonasi dan afirmasi biarkan saja " tutup Izzuddin. (glk)





 


 


 



.