Mustofa 


Lombok Timur - Para Aparatur Sipil Negara ,(ASN) Lingkup Pemkab Lombok Timur diminta untuk tetap menjaga netralitas jelas pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang terutama di wilayah Lombok Timur. Baik itu Pilpres,  Pemilihan DPRI , DPRD Provinsi maupun DPRD kabupaten.


Karenanya  Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) akan mulai turun melakukan sosialisasi ke para ASN  berkaitan denga netralitas.  Sosialiasi  terutama ke para ASN yang ada di semua OPD lingkup Pemkab Lombok Timur mulai dari tingkat kabupaten hingga ke kecamatan.


" Sosialiasi yang kita lakukan ini tak lain sebagai salah satu upaya untuk antisipasi kepada para ASN, soal netralitas dalam menghadapi  Pemilu di 2024 " kata Kepala Bakesbangpoldagri Lotim, Mustofa.


Berkaitan dengan larangan ASN untuk tidak ikut terlibat aktif dalam politik praktis  sudah  ada ketentuannya.  Melalui sosialiasi itu pihaknya akan melibatkan berbagai pihak untuk memberikan pandangan   terutama dari segi pandangan hukum soal kewajiban ASN untuk tetap menjaga netralitas.


"Kalau ada indikasi ASN kita melakukan pelanggaran maka itu akan menjadi kewenangan Bawaslu Lombok Timur untuk memproses lebih lanjut " imbuhnya.


Ia yakin bahwa Bawaslu akan terus memantau dan akan menindaklanjuti berbagai  informasi  tentang pelanggaran yang dilakukan  karena  ketidak netralitas setiap ASN dan termasuk masyarakat.  Kalau memang benar ada pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah (ASN-red) dan kalau terbukti melanggar. 


" Akan ada proses sangsi baik secara administrasi kepegawaian. Mulai  dari sangsi ringan hingga berat.  Kalau terbukti, kita yakin pihak Bawaslu akan  langsung menindak lanjuti apa yang menjadi temuannya.  Terutama ketika ada ASN yang terbukti melalukan pelanggaran maka Bawaslu pasti akan memberikan rekomendasi terkait pemberian sangsi terhadap ASN yang bersangkutan " tutupnya. (glk)