LOMBOK TIMUR – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali mengadakan rapat koordinasi (Rakor) untuk membahas langkah konkret pengendalian inflasi di daerah pada tahun 2024. Rakor yang dihadiri seluruh kepala daerah ini berlangsung pada Senin (26/8) dan dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir.


Rakor Pengendalian Inflasi dengan Mendagri 


Dalam kesempatan ini, Penjabat (PJ) Bupati Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, mengikuti rakor secara daring didampingi oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Timur, Ahmad Masfu, serta Kepala Dinas Perdagangan dan beberapa instansi terkait di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur.


Rakor tersebut diisi dengan pemaparan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Bulog, Kementerian Perdagangan, Mabes TNI, dan Satgas Pangan. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, melaporkan perkembangan inflasi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) untuk pekan ke-4 Agustus 2024.


Menurut laporan BPS, secara nasional terdapat lebih banyak Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan IPH dibandingkan yang mengalami kenaikan. Cabai rawit menjadi salah satu komoditas penyumbang IPH, dengan harga yang naik 10,40% dibandingkan Juli 2024. Meskipun demikian, kenaikan harga cabai rawit terjadi di 70,28% wilayah Indonesia.


Selain cabai rawit, beras juga mengalami kenaikan harga di 32,78% wilayah Indonesia, dengan kenaikan sebesar 0,19% dibandingkan bulan sebelumnya. Minyak goreng mengalami kenaikan harga di 43,89% wilayah Indonesia, dengan kenaikan sebesar 0,33%. Jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan harga juga meningkat dibandingkan pekan sebelumnya.


Rakor ini bertujuan untuk mengkoordinasikan upaya-upaya dalam mengendalikan inflasi dan memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok di seluruh wilayah Indonesia.(glk)