LOMBOK TIMUR - Segmen pendidikan masih menjadi tantangan besar dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Salah satu persoalan yang mencuat adalah tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS), yang mencapai 21 ribu siswa untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah atau setara dengan wajib belajar sembilan tahun.


Izzuddin 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Lotim, Izzudin menyebutkan bahwa angka tersebut turut berkontribusi terhadap rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS) di Lotim yang tercatat hanya 7,36 tahun. Sementara itu, harapan lama sekolah (HLS) berada pada angka 14,07 tahun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).


Izzudin menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berkomitmen menangani persoalan ini melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah penyelenggaraan pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). 



"Insya Allah, tahun anggaran 2025 kami sudah merencanakan alokasi anggaran untuk program ini," ujarnya.


Selain itu, upaya ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk kader desa, untuk mempercepat penurunan angka ATS. "Kami sudah mengajukan telaah staf beserta data angka putus sekolah di Lombok Timur kepada Penjabat (Pj) Bupati untuk mendapatkan petunjuk dan arahan lebih lanjut," tambahnya.



Izzudin mengungkapkan bahwa banyaknya anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan di Lotim disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah orang tua yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kondisi ini menyebabkan anak-anak sering kali kehilangan dukungan langsung dari orang tua dalam melanjutkan pendidikan mereka.


Dia juga menjelaskan bahwa data ATS yang sebelumnya mencapai 23 ribu berhasil ditekan menjadi 21 ribu melalui program PKBM, yang telah membantu sekitar 200 anak kembali mendapatkan akses pendidikan. Namun, data tersebut masih perlu diverifikasi dan divalidasi lebih lanjut untuk menghasilkan informasi yang lebih akurat.


Dalam upaya menekan angka ATS secara signifikan, Dinas Pendidikan Lombok Timur juga akan bekerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag). Kolaborasi ini bertujuan untuk melakukan verifikasi dan validasi data secara menyeluruh, mengingat pendidikan dasar tidak sepenuhnya berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan, tetapi juga menjadi tanggung jawab Kemenag.



Melalui upaya terpadu dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan angka ATS di Lotim dapat ditekan secara signifikan dalam beberapa tahun mendatang. "Kami berharap PKBM dan program-program lain yang dirancang dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak Lombok Timur," tutup Izzudin.


Tingginya angka ATS di Lombok Timur terang dia tidak hanya menjadi tantangan bagi sektor pendidikan, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut " Karena  itu, langkah nyata dan kolaborasi semua pihak menjadi kunci utama dalam menghadapi permasalahan ini " tutupnya. (glk)