LOMBOK TIMUR– Pemkab  Lombok Timur terus berupaya mengoptimalkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) guna memastikan cakupan kesehatan semesta (UHC) tetap terjaga. Meskipun capaian UHC di kabupaten ini telah mencapai lebih dari 98 persen tingkat keaktifan peserta masih berada di angka 76,56 persen sedikit di bawah ketentuan minimal 80 persen .  


Rakor dengan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong 


Hal tersebut disampaikan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin ketika menggelar rapat dengan  BPJS Kesehatan Selong dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemkab Lombok Timur Selasa (18/3). " Salah satu faktor yang menyebabkan tingkat keaktifan peserta JKN di Lombok Timur belum mencapai target adalah rendahnya kepatuhan kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) serta Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) dalam membayar iuran secara rutin " terang Warisin. 



 Untuk mengatasi hal ini, Bupati Haerul Warisin berencana menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) yang bertujuan mendorong badan usaha agar lebih proaktif dalam memberikan jaminan kesehatan bagi pegawainya. Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya mengurangi beban anggaran daerah dengan meningkatkan jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) pusat. 



" Kita minta Dinas Sosial untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan lebih banyak masyarakat miskin dan rentan yang mendapatkan bantuan iuran dari APBN, sehingga beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat lebih terkontrol " lanjut Warisin.. 


Selain itu kata Warisin Pemkab Lombok Timur juga tetap berkomitmen mempertahankan cakupan UHC di atas 98 persen. Salah satu strategi yang akan digunakan adalah memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) "  Dana ini akan dialokasikan untuk membiayai sebagian iuran peserta JKN, khususnya bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan " terangnya.. 


DBHCHT selama ini telah menjadi sumber pendanaan penting dalam mendukung program kesehatan di berbagai daerah, termasuk untuk peningkatan layanan fasilitas kesehatan dan penyediaan bantuan bagi masyarakat yang kesulitan membayar iuran BPJS Kesehatan

. Dikesemlatan itu Warisin  juga menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan atas kerja sama yang telah terjalin dalam upaya meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat Lombok Timur. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus berusaha agar setiap warga mendapatkan layanan kesehatan yang setara, berkualitas, dan mudah diakses.


"Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, kita berharap target keaktifan peserta JKN dapat segera tercapai. Masyarakat harus mendapatkan jaminan kesehatan yang optimal, tanpa ada yang tertinggal," tutup Warisin. (glk) 




Rakor : Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin saat menggelar rakor terkait upaya Pemkab Lombok Timur mendorong peningkatan keaktifan peserta BPJS