LOMBOK TIMUR– Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, meminta agar dilakukan audit terhadap sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta Dinas Pendidikan. Langkah ini diambil untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah serta mendorong percepatan pembangunan di Lombok Timur.


H. Haerul Warisin


Warisin menegaska  jika dalam audit ditemukan adanya indikasi kerugian negara, maka lembaga-lembaga terkait harus bertanggung jawab untuk melakukan pengembalian dana.  Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk mewudjukan birokrasi yang transparan dalam mengelola anggaran. 

“Jangan hanya bicara, perbanyak kerja,” ujar Warisin. 



BUMD yang menjadi perhatian dalam audit ini meliputi PD Selaparang Agro dan PT Energi Selaparang. Kedua BUMD ini memiliki peran penting dalam sektor ekonomi daerah, sehingga transparansi dan efektivitas pengelolaannya selalu menjadi perhatian masyarakat"  Dengan adanya audit, diharapkan erusahaan-perusahaan ini dapat meningkatkan kinerjanya serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan daerah" katanya. 


Selain itu, RSUD  juga menjadi salah satu lembaga yang diaudit. Sebagai fasilitas kesehatan utama bagi masyarakat, RSUD diharapkan dapat memberikan layanan yang optimal tanpa adanya penyalahgunaan anggaran. Sementara itu, audit terhadap Baznas bertujuan untuk memastikan bahwa dana zakat yang dikumpulkan benar-benar dikelola dengan amanah dan disalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berhak menerimanya.


" Begitu pun halnya dengan Dinas Pendidikan juga perlu untuk diaudit. Dengan anggaran yang cukup besar, kita berharap supaya dana yang dialokasikan untuk pendidikan benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Lombok Timur " terang nya. 


Selain menyoroti transparansi keuangan daerah, Warisin juga memberikan perhatian khusus terhadap pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat miskin ekstrem. Ia menekankan pentingnya memberikan layanan kesehatan yang lebih baik dan ramah bagi mereka yang kurang mampu. Salah satu langkah yang diusulkan adalah memberikan tanda khusus pada kartu BPJS milik masyarakat miskin ekstrem. 


" Dengan adanya tanda ini, fasilitas kesehatan diharapkan dapat lebih memperhatikan dan memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat miskin ekstrim. BPJS-nya diberikan tanda khusus sehingga menjadi perhatian dari layanan kesehatan,” tegasnya.


Tak hanya itu, Warisin juga meminta agar tenaga kesehatan di seluruh fasilitas layanan menerapkan pendekatan yang lebih humanis dalam melayani pasien. Konsep “senyum, sapa, melayani, dan bahagia” harus menjadi budaya dalam pelayanan kesehatan.


" Pelayanan yang baik tidak hanya ditentukan oleh fasilitas yang memadai tetapi juga oleh sikap dan keramahan tenaga medis dalam melayani pasien " tandasnya. (glk)